DETAIL BERITA
Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2022, Pemkot Batu Fokus Tangani Inflasi
Setelah melakukan penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Proritas Plafon 2, sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Batu menggelar rapat paripurna penyampaian raperda perubahan APBD tahun 2022 di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (5/09) siang.
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) merupakan dokumen penting pemerintah yang memuat prioritas-prioritas tahunan, dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2022.
Dalam situasi dan kondisi perekonomian saat ini, inflasi tidak bisa dihindari. Lonjakan inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global, sehingga menjadi tantangan utama bagi perekonomian nasional dan domestik termasuk Kota Batu.
Wali Kota Batu, Hj. Dewanti Rumpoko, mengatakan, inflasi pangan yang tinggi perlu menjadi perhatian utama. Hal ini dikarenakan inflasi pada komponen ini akan menyebabkan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.
“Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan program bantuan sosial sebagai dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak,” kata Wali Kota.
Program bantuan sosial bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga BBM, diantaranya Bantun Langsung Tunai, Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Sosial.
Wali Kota menambahkan, kebijakan lain yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan belanja APBD untuk digunakan mendukung pengendalian inflasi daerah dalam upaya menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat, serta kelancaran distribusi dan transportasi, termasuk ketersediaan bahan pangan.
“Beberapa program kegiatan yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi adalah optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Daerah, operasi pasar, serta bantuan subsidi ongkos angkut,” imbuh Wali Kota.
Bantuan lain yang akan diberikan diantaranya pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi, serta gerakan tanam pangan cepat panen khususnya cabai dan bawang untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.